Latest News

Showing posts with label Andre Vincent W. Show all posts
Showing posts with label Andre Vincent W. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Komitmen Partai Politik Membereskan Morat-maritnya Jakarta

*Komitmen Partai Politik Membereskan* 
*Morat-maritnya Jakarta*

Oleh: Andre Vincent Wenas
Berikut adalah komposisi anggota DPRD-DKI Jakarta periode 2014-2019 lalu. Ini adalah komposisi parlemen Jakarta yang mengesahkan anggaran ABPD DKI Jakarta untuk tahun 2019 kemarin. Anggaran 2019 ini dibahas di tahun 2018 lalu.

Komposisi inilah yang bersama eksekutif (gubernur) bertanggungjawab.  Begini komposisinya DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 :

Jumlah kursi 106. Ada 10 partai. Urutan mulai dari yang terbanyak: PDIP 28 kursi, Gerindra 15, PKS 11, Demokrat 10, PPP 10, Hanura 10, Golkar 9, PKB 6, Nasdem 5, PAN 2. 

Lalu di akhir 2019 ada pergantian komposisi parlemen dari hasil pileg di April 2019. Komposisi parlemen Jakarta yang baru ini dilantik awal Oktober 2019. Jumlah kursi tetap 106, namun ada partai baru masuk, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Hanura kehilangan semua kursinya.

Berikut komposisi DPRD-DKI Jakarta yang baru untuk masa bakti 2019 – 2024 : PDIP 25 kursi, Gerindra 19, PKS 16, Demokrat 10, PAN 9, PSI 8, Nasdem 7, Golkar 6, PKB 5, PPP 1. 

Administrasi pemerintahan Gubernur Anies Baswedan mulai sejak tahun 2017 dan berakhir nanti tahun 2022. Jadi sejak tahun 2017 sampai tahun September 2019 administrasi Gubernur Anies Baswedan ‘dikawal’ (dan diawasi) oleh DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Komposisi parlemen seperti inilah yang telah menyetujui dan mengesahkan APBD DKI Jakarta selama 2 tahun anggaran yang sudah lewat (tahun 2018 & 2019). Selama itu tak terdengar adanya kritik soal pos anggaran janggal.

 Jadi dengan tahu komposisi parlemen di kedua periode itu kita bisa lebih memahami peta komitmen politik dari setiap fraksi dan partai politik yang kadernya duduk di parlemen Jakarta.

Baru pada pembahasan anggaran tahun 2020 prosesnya mulai diikuti oleh fraksi baru yaitu PSI. Sejak itu proses pembahasannya jadi alot dan heboh. Kenapa heboh? Karena fraksi muda ini sangat kritis membongkar banyak sekali pos anggaran janggal dengan besaran nilai yang ajubilah tidak masuk akal. 

Kasus-kasus Lem Aibon, Komputer, Bolpen, Fomula E, dan lain-lain muncul dan berjatuhan terkena saringan sisir kutu yang digerakkan oleh William Aditya Sarana dan kawan-kawannya. 

Anehnya Badan Kehormatan Dewan malah memberi teguran, bukannya memberi penghargaan kepada William dari  PSI karena telah menjaga marwah dewan yang seharusnya terhormat itu. 

Lebih mengherankan lagi, semua fraksi lain pun mingkem terhadap ketidak adilan ini. Malah dalam rapat-rapat terakhir soal anggaran fraksi PSI katanya dikucilkan. Kabarnya rapat-rapatnya pun sembunyi-sembunyi demi menghindari gonggongan fraksi PSI. 

Apa lacur, kasak-kusuk itu akhirnya mengesahkan juga pos-pos anggaran janggal yang telah mati-matian dikritisi oleh fraksi PSI. Ada konspirasi apa ini? Hanya dinding-dinding ruang gelap di Kebon Sirih yang tahu.

Jadi kalau nanti pos-pos anggaran ini dieksekusi juga oleh Gubernur Anies Baswedan, janganlah heran jika tak ada keberatan dari parlemen Jakarta (minus PSI). Karena memang merekalah yang sepakat mengesahkannya.
Termasuk proyek revitalisasi Monas yang lagi heboh. Anggaran proyek Monas ini sudah dibicarakan dan disahkan oleh parlemen Jakarta periode lalu. Termasuk anggaran Formula E tahun ini. Jadi jika ada fraksi atau komisi di DPRD yang ujug-ujug sidak setelah Monas jadi gundul, lalu bergaya seakan terkejut bin kaget, bagi kita itu cuma tampak sebagai gestur politik murahan. Sekedar mengimbangi opini publik yang sedang trending saat ini, sekalian numpang populer.

Akhir-akhir ini banyak terdengar aspirasi masyarakat yang mewacanakan untuk memakzulkan (impeachment) Gubernur Anies Baswedan. Jika ini gerakan yang serius, mereka mesti juga jadi kelompok penekan (social pressure groups) ke arah partai-partai politik dan fraksinya di DPRD-DKI Jakarta.

Masyarakat yang juga konstituen partai politik mesti menuntut pertanggung-jawaban para wakil mereka yang selama ini telah mengakomodir kebijakan Pemda Jakarta hampir tanpa kritik yang berarti.

Baru pada paruh akhir tahun 2019 semenjak fraksi PSI bercokol di parlemen, daya kritis dewan terhadap eksekutif amat terasa. Amat terasa lantaran kritik yang diajukan sangat masuk akal. Dengan segala data dan argumentasi yang logis, dapat dicerna akal yang waras.

Ketidakpedulian terhadap politik terbukti telah mengakibatkan morat-maritnya kehidupan warga. Jakarta adalah contoh kasus nyata sekarang ini. Daerah lain mungkin ada juga, namun parlemennya masih melempem.

Penataan kota demi tata kehidupan yang lebih baik (bonum commune) bisa terlaksana hanya jika panghalangnya dieliminir. Apa itu penghalangnya? Korupsi dan kebodohan (termasuk sikap ignorace, atau abai terhadap politik).

Bagaimana mengeliminir korupsi? Transparansi dan kritik, disertai penegakan hukum yang tegas dan adil. Tanpa transparansi dan ruang kritik, praktek korupsi menemukan habitatnya untuk terus berkembang biak. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah seperti antibiotik yang membunuh kuman penyakit supaya mati dan tidak menyebar lagi.

Mulai sekarang kritisi terus parlemen (DPRD) dan eksekutif (Gubernur/Pemda). Jangan lupa tuntut partai-partai politik, sebagai mesin politik terpenting dalam sistem demokrasi, untuk membuktikan komitmennya membereskan morat-maritnya Jakarta. 
Membereskan juga bancakan APBD, hentikan korupsi berjamaah. Karena partai-partai inilah yang bertanggung-jawab terhadap kebijakan yang diambil di gedung parlemen. 

Dan dalam keputusan anggaran selama tahun 2017 dan 2018 lalu, dimana dampaknya kita rasakan di tahun 2019 dan awal 2020 ini, sekali lagi diingatkan inilah komposisi partai di parlemen Jakarta yang lalu: PDIP 28 kursi, Gerindra 15, PKS 11, Demokrat 10, PPP 10, Hanura 10, Golkar 9, PKB 6, Nasdem 5, PAN 2. Merekalah yang menyetujui anggaran pencegahan banjir untuk dipotong (atau dialihkan). Kepada merekalah paling tidak gugatan moral mesti diajukan. 

Dan kalau nanti pos-pos anggaran janggal di APBD 2020 yang telah diprotes fraksi PSI toh dieksekusi juga oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pemda, jangan lupa untuk menggugat pula pertanggungjawaban fraksi/partai politik yang kadernya duduk di DPRD DKI-Jakarta. 

Mereka tidak bisa cuci tangan seperti Pilatus, lari dari tanggung-jawab. Jangan sampai nanti saat masalah muncul ke permukaan, malah berlagak sidak untuk kemudian pura-pura kaget atau pura-pura marah. Maaf, gestur politik murahan itu.(wakilrakyat.iniok.com)

30/01/2020 
Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia - Komunitas Anak Bangsa
Source : https://www.kompasiana.com/andrevincentwenas/5e32f953097f365035693913/komitmen-partai-politik-membereskan-morat-maritnya-jakarta?page=all#section2 
WAKILRAKYAT.IniOK.com.

Wednesday, March 31, 2021

[Andre V Wenas] Fenomena Terorisme, Harta Karun Cendana, Kisruh Partai Demokrat dan Prahara Grup Aksa-JK

*Fenomena Terorisme, Harta Karun Cendana,* 
*Kisruh Partai Demokrat dan Prahara Grup Aksa-JK*

Oleh: Andre Vincent Wenas
Terorisme mencuat (lagi) menyusul beberapa kasus korupsi yang terbongkar. Juga kasus yang sedang diusut oleh Bareskrim, Kejaksaan, KPK dan bakal ditambah lagi nanti dengan Tim Pemburu Koruptor. 

Perburuan “harta karun” hasil kolusi, korupsi dan penggelapan pajak jaman dulu yang ada di berbagai “yayasan” serta akun bank negara surga pajak kabarnya pun sedang dilakukan intensif oleh kementerian keuangan yang dipimpin ‘the iron lady’ SMI. 

Akun bank di Swiss, Cayman Island, Panama Papers, Paradise Papers dan lain-lainnya itu jangan dipikir telah dilupakan. Dan kita akan sama-sama merawat ingatan publik soal perburuan duit rakyat yang diselewengkan ini.

Kita pun mengenal istilah ‘attacking-dog’ (anjing penggigit), ini adalah pihak yang dipakai oleh para bohir untuk mengggigit lawan-lawannya. Atau untuk sekedar bikin heboh demi pengalihan isu.

Mengamati beberapa peristiwa sejak kepulangan MRS beberapa waktu lalu ada rentetan fenomena sosial politik yang menarik untuk dicermati.

Sejak kepulangannya yang disambut lautan manusia di bandara waktu itu, banyak ulah yang diperbuat MRS dan kelompoknya yang bikin heboh serta melanggar hukum, maka ia lalu ditangkap.

So the attacking-dog had been neutralized. Begitu kata beberapa kawan. Jadi mesti ada anjing-penggigit lain yang bisa dipakai untuk menggigit lawan politik sekaligus untuk mengalihkan isu-isu yang dianggap merugikan kelompok para bohir.

Setelah MRS “dibungkam” di dalam bui, kita pun diberi tontonan proses persidangan yang jadi drama tidak lucu. Soal sidang online versus offline yang jadi komikal, tanpa hakim bisa berkutik. Padahal menurut beberapa ahli hukum di situ jelas ada unsur ‘contempt of court’ (pelecehan proses peradilan). Walahuallam.

Beberapa mozaik peristiwa. Ada fenomena Sadikin Aksa yang jadi tersangka oleh Bereskrim Polri soal PT Bosowa Corporindo dan Bank Bukopin. Ia nota bene adalah keponakan JK. Sebelumnya ada tuntutan (gugatan) dari QNB Bank kepada kelompok usaha Aksa sekitar 70 triliun rupiah. Kasusnya masih berproses katanya. 

Juga ada kasus Asabri dan Jiwasraya yang – katanya – bisa menyeret beberapa tokoh (partai) politik.

Partai Demokrat pun kisruh. Singkat cerita, AHY lalu sowan ke JK. Silaturahmi katanya. Lalu ada kasus terbongkarnya mafia tanah rumah DP 0 rupiah, dan Anies (yang ‘anak-emas’ JK) pun terpojok. Sambil tentunya menyeret-nyeret nama Ketua DPRD DKI Jakarta serta Banggarnya. 

Ada isu bahwa kasus tanah rumah DP 0 rupiah ini sebetulnya sedang diproses oleh Bareskrim Polri, tapi entah kenapa tiba-tiba diambil alih oleh KPK? Semoga saja KPK bisa menuntaskannya sampai ke akar-akarnya. 

Kita lalu juga membaca ada segerombolan teroris yang ditangkap di Makassar (kabarnya terkait dengan FPI), mereka pun digelandang ke Jakarta oleh BNPT. 

Lalu RJ Lino (juga ‘anak-emas’ JK) yang telah 5 tahun jadi tersangka akhirnya ditangkap KPK. Terhadap hal ini JK angkat bicara, bahwa selama lima tahun itu KPK belum bisa menangkap lantaran tidak ada bukti. Hmm…

Agak aneh sebetulnya, karena status penetapan sebagai tersangka (dalam proses penyidikan) KPK semestinya sudah adanya dua alat bukti.

Kasus Richard Joost Lino yang mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II adalah perkara korupsi dalam pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC). Ia diduga merugikan negara Rp 50,03 miliar berdasarkan laporan audit investigatif BPKP tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 pada 18 Maret 2011.

Komentar JK tentang ini adalah: "Apanya merugikan negara, sedangkan itu barang sudah berproduksi dan memang diperlukan."

Ya tentu saja sudah berproduksi dan memang diperlukan. Namun yang dipersoalkan oleh audit BPKP nampaknya soal prosedur penunjukan langsung, serta adanya kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 50 milyar.

Kerugian negara ini dari mana? Menurut KPK, kejadian yang ‘merugikan negara’ itu tadi mulai dari proses pengadaan termasuk pembangunan dan pengiriman, lalu proses pemeliharaannya.

Kita tahu bahwa dalam ‘rantai pasok’ (supply-chain) proses pengadaan, pembangunan sampai pemeliharaan bisa banyak ‘loop-holes’ yang bisa terjadi praktek ‘mark-up’ akibat penyalahgunaan wewenang.

Ya itu semua masih perlu diungkap tuntas dalam proses pengadilan. Fakta-fakta pengadilan seperti apa yang bakal muncul? Pasti seru juga untuk dicermati.

Lalu baru-baru ini bom meledak di depan Katedral Makassar. Terhadap kejadian ini, Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan Kapolri untuk melakukan penyelidikan secara tuntas. 

Tak lama kemudian beberapa teroris lainnya pun ditangkap di Bekasi  dan di kawasan Condet, Jakarta. Katanya terkait juga dengan ormas FPI yang sudah dilarang pemerintah itu.

Sekali lagi tak jelas apakah rentetan kejadian itu semua ada korelasinya. Korelasi dalam ilmu statistik memang bukan hubungan sebab-akibat langsung. Tapi sekedar menyandingkan dua atau lebih fenomena untuk diuji ko-relasi-nya. Apakah positif, ataukah negatif. 

Biarlah proses penyelidikan, penyidikan dan peradilan terhadap itu semua berjalan. Kita sama-sama memantaunya. Sambil mewaspadai juga siasat licik mereka yang memolitisasi agama atau politisasi Pancasila atau juga politisasi Jokowi.

Yang penting juga buat masyarakat banyak, jangan lagi proses pembongkaran berbagai kasus-kasus itu dibarengi dengan penebaran teror lainnya. Polri dan TNI, jangan ragu-ragu, sikat saja!
Itu saja.

30/03/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
Source : https://www.facebook.com/799489083553140/posts/1732766453558727/ 

Sunday, March 28, 2021

[Andre Vincent W] Setelah Politisasi Agama, Ada Lagi yang Lebih Licin: Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi

 

*Setelah Politisasi Agama, Ada Lagi yang Lebih Licin:* 
*Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi*
“Kita harus membela negara, jelas, itu harus!,” begitu pesan sahabat saya Ustad Taufik Damas. Kemudian ia melanjutkan, “Tapi membela pemerintah, itu boleh, bukan harus.” Lho apa bedanya?

Ya bedalah, keharusan itu mutlak. Sedangkan boleh itu ya boleh dibela, tapi juga boleh dikritik. Itu saja kok maksudnya. Jelas bukan? Kalau benar ya didukung, kalau melenceng ya dikritik. Dan tatkala dikritik ya jangan baperan.

*Karena administrasi pemerintahan itu scope (cakupannya) sangat luas, sehingga rentang kendali dari seorang Presiden Joko Widodo pun perlu bantuan (peran) publik untuk “membantu”nya. Bagaimana membantunya?* 

*Ya dengan masukan dan kritik.Bukan mengkritik pribadi Jokowi*, tapi mengkritik dan memberi masukan bagi kebijakan administrasi pemerintahannya, termasuk kebijakan dari para pembantunya (menteri-menterinya). Soal importasi beras pada saat yang tidak pas misalnya.

Sederhana saja sih sebetulnya. Tapi biasanya yang baperan itu bukan pemerintahnya, tapi para pendukung fanatik dan tentu saja para buzzers yang sama dan sebangun mentalitasnya dengan buzzers para oposisi. Sama-sama pakai kaca-mata-kuda!

*Kata orang, anjing herder memang lebih galak daripada tuannya.*

*Tapi bukankah para pendukung,kubu mana pun, khan manusia*, bukan herder? Ya betul, lantaran itulah kita senantiasa mengajak dan menghimbau jangan pernah mau pakai (atau dipakaikan kaca-mata-kuda, alias dicuci otak) untuk jadi seperti herder itu.

Dalam hal apa saja sih isu hangat atau panas yang sering dipakai untuk menggosok dan menggerakkan para herder itu?

*Menurut kawan saya (Ustad Taufik Damas) paling tidak saat ini ada tiga isu politisasi yang sering dipakai: Politisasi Agama, ini isu sudah lama*. Lalu ada lagi yang baru, yaitu Politisasi Pancasila, dan Politisasi Jokowi. Lho?

Politisasi Agama sudah pada mahfum bukan? Lalu apa itu Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi.

*Diamati akhir-akhir ini, sementara pihak memakai jargon Pancasila (juga NKRI) hanya untuk kamuflase sesaat.* Sekedar alat saja untuk menutupi motif aslinya. Apa motif aslinya?

Motif yang sesungguhnya sebetulnya bertentangan dengan Pancasila (dan NKRI). Saat kelompok ini tertekan, mereka dengan mudah mengalihkan wacana publik untuk masuk ke isu komunisme, isu kapitalisme, isu cina, isu diskriminasi ormas, isu kriminalisasi ulama dan lain sejenisnya, yang terhadap itu semua dianggap bertentangan dengan Pancasila. 

*Lalu dengan enteng mereka “meminjam” jargon “Demi Pancasila” dan “Demi NKRI” hanya sebagai alat sementara untuk “menyelamatkan diri”. Semacam kamuflase politik.*

Lalu soal Politisasi Jokowi. Apa itu Politisasi Jokowi? Ini musuh dalam selimut. Yaitu mereka yang memakai nama besar Jokowi untuk secara klandestin (diam-diam) menjalankan operasi politiknya sendiri. Operasi politik apa?

*Ya jelas operasi oportunisme politik.* Lantaran mereka sadar bahwa diri atau kelompok atau partainya sesungguhnyalah tak punya kredibitas sosial yang cukup tinggi dibanding nama Jokowi.

*Maka mereka pun dengan lihai melabel dirinya sebagai ‘Jokowers’ dan kerap bertindak over-acting dalam membela Jokowi*, masuk dalam barisan Jokowi namun pada hakekatnya hanya untuk menutupi operasi bancakannya sendiri.

*Inilah operasi serigala berbulu domba: Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi.*

*Waspadalah… waspadalah!!!*

Begitulah buah bincang-bincang saya dengan sahabat, Ustad Taufik Damas, baru-baru ini.
By : Oleh: Andre Vincent Wenas
*WAKILRAKYAT.IniOK.com*
27/03/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
Source: https://www.kompasiana.com/andrevincentwenas/605efee3d541df73620b4f94/setelah-politisasi-agama-ada-lagi-yang-lebih-licin-politisasi-pancasila-dan-politisasi-jokowi?page=all#section1 

Friday, March 5, 2021

Lampiran Dicabut, Akal Sehat pun Tercabut

 
*Lampiran Dicabut, Akal Sehat pun Tercabut*
Oleh: Andre Vincent Wenas

*Rupanya sementara pihak di Indonesia ini memang tidak mau diatur!* Dan – ini istilahnya Rocky Gerung – sangat dungu. Suka yang berantakan ketimbang yang tertata rapih. Publik yang berupa ‘mob’ (kerumunan tanpa akal, tanpa daya kritis).

*Sebagian lagi yang ada di ormas (besar maupun kecil, berbasis agama maupun preman) arogannya* minta ampun! Kalau tidak disowani dulu, maka retaliasi pun dilancarkan. Tak peduli lagi apakah yang diprotes itu baik atau buruk.

*Tambahan lagi di sisi Istana, sama juga ‘bedegong’ (ini istilah Sunda).* Sudah tahu apa pun yang mengandung kata “miras” itu pasti sensitif secara sosial-politik, tapi ‘kekeuh’ (ini juga istilah Sunda) tidak menyosialisasikannya dengan lebih gencar sedari awal. Duh!

*Ketika ketiga komponen itu (istana bedegong, ormas arogan, dan publik dungu) itu melebur* ke dalam isu plintiran maka batal deh perpres yang mau “mengatur” apa yang tadinya “bebas” itu.

*Plintiran INVESTASI industri miras menjadi LEGALISASI jualan miras*, dan ketidakmampuan atau ketidamauan untuk membedakan PRODUKSI dengan DISTRIBUSI membuat semuanya jadi kacau balau.

Dari maksud awal yang intinya “Jokowi Perluas Investasi” diplintir menjadi “Jokowi Legalisasi Miras” (???).

*Ini khan situasinya jadi sangat ‘caparuni’ (ini istilah Manado), alias jorok (kotor)* dan menyebalkan sekali!

*Soal apa ini? Ini kita bicara lagi soal dicabutnya lampiran perpres investasi itu* (bukan perpres miras!).

Lampiran tentang “pengaturan” investasi di bidang industri minuman mengandung alkohol. Yang tadinya bisa dimana saja, diatur “hanya” di 4 provinsi (Bali, Sulut, NTT, Papua).

Presiden Jokowi sih enteng saja mencabut lampiran itu, lha wong mau diatur baik-baik malah dungu dan arogan menolak. Sabar ya Pak, kita tunggu akal sehat kembali pulang dulu.

Sambil juga Pak Jokowi mesti bebenah tim komunikasi istana supaya jangan bedegong lagi.

*Akibatnya sekarang,*

*lantaran sudah dicabut, maka investasinya jadi bebas kemana saja,* tentu setelah urusan administrasi dan perijinan dengan pemda setempat (dimana pun itu) dibereskan oleh investor.

Sementara itu, ratusan pabrik-pabrik lama di sekitar 13 provinsi yang sudah beroperasi sejak dulu ya jalan terus. 

Tambahan lapangan pekerjaan? Ya belum ada lagi. 

*Dan impor miras bagaimana? Tentu jalan terus, tidak jadi menurun lantaran tidak ada tambahan* produksi lokal. 

*Lalu ekspor miras produksi anak bangsa bagaimana?* 

*Lupakan dulu, paling tidak untuk sementara ini, sampai akal sehat kembali lagi.*

04/03/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
Source : https://www.kompasiana com/andrevincentwenas/6040aa6f8ede48101854ba22/lapiran-dicabut-akal-sehat-pun-tercabut?page=all#section2 

Sunday, February 28, 2021

Mengapa PDIP Bilang PSI Arogan? Apakah Interpelasi itu Menyeramkan ?

 

*Mengapa PDIP Bilang PSI Arogan?* 
*Apakah Interpelasi itu Menyeramkan?*

Oleh: Andre Vincent Wenas
*Heran, apa sih yang ditakutkan dengan interpelasi?*
Itu khan – cuma – hak  untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003).

*Cuma minta keterangan resmi! Lha kok parpol (fraksi) lain pada gemetaran.* Sementara Gubernur yang mau diinterpelasi (ditanyain) malah anteng-anteng saja tuh! Ada apa sih?

*Bahkan sampai-sampai Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta dicap arogan.* Hadeuuh… apa lagi ini sih?

*Adalah Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP yang bilang begitu, “PSI itu kita lihat arogan, kurang rendah hati, khususnya dalam berkomunikasi.”*

*Lalu M.Taufik, dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (dari Partai Gerindra) malah menertawakan,"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?"* Ia malah meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung, mengingat akhir tahun lalu PSI sendiri pernah ditinggal walk-out di ruang rapat paripurna lantaran membongkar skandal kenaikan tunjangan jumbo yang sempat heboh.

*Kesannya, kedua orang ini (Gilbert Simanjuntak dan M.Taufik) cuma ngambek kepada fraksi PSI.*

*Sehingga pertanyaannya, sebetulnya apa esensi kritik mereka terhadap inisiatif interpelasi yang diajukan PSI itu?* 

*Apakah hanya lantaran dianggapnya komunikasi politik PSI itu “kurang sowan” ke fraksi lain lalu esensi dari interpelasi itu dinafikan?* 

Betulkah PSI “kurang sowan” dalam komunikasi politiknya dengan fraksi lain? Ah, yang benar saja.

*Apakah ngambek lantaran rencana kenaikan tunjangan jumbo itu dibongkar PSI sehingga batal?*

Bukankah itu semua (dendam dan ngambek) sebetulnya sikap yang – maaf ya – *sangat kekanak-kanakan, childish!*

*Masak sih anggota parlemen yang terhormat bisa ngambekan begitu?* Dan lantaran dendam dan ngambek lalu tidak mau memperjuangkan lagi amanat penderitaan rakyat lewat interpelasi yang – sekali lagi – hanya bertanya secara resmi.

*Bertanya secara resmi kepada Gubernur sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap program penanggulangan banjir yang permanen*.

Bukankah waktu itu Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sendiri yang bilang bahwa selama tiga tahun ini Anies tidak bikin apa-apa untuk menanggulangi banjir secara permanen?

Interpelasi itu bukan pemakzulan, atau impeachment. Cuma bertanya kok, kenapa itu semua bisa terjadi?

Bertanya juga misalnya kenapa setelah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD?

*Memang sih, kalau pertanyaan resmi via mekanisme interpelasi itu maka Gubernur mesti mempertanggungjawabkan segala sesuatunya secara rinci dan terbuka.*

Semua yang terkait dengan rencana program serta kerja nyata apa yang sudah dilakukannya dalam mengatasi banjir di ibu kota mesti dipaparkan. 

*Termasuk soal pertanggungjawaban anggaran (duit) yang sudah dan akan dipakai. Hmm…*

*Sekali lagi ya, termasuk soal pertanggungjawaban anggaran (duit) yang sudah dan akan dipakai. Kemana saja duit itu mengalir, misalnya.*

Apakah subyek pembahasan yang mesti dipaparkan secara terbuka seperti ini yang dikhawatirkan?

*Lalu, kenapa yang khawatir malah parpol (atau fraksi) di DPRD DKI Jakarta?*

Masak sih kita mesti meng-interpelasi (bertanya) kepada rumput yang bergoyang?
27/02/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB). WakilRakyat.IniOK.com
Source : https://www.kompasiana.com/andrevincentwenas/603a5ce0d541df7a8a4ba813/mengapa-pdip-bilang-psi-arogan-apakah-interpelasi-itu-menyeramkan?page=all#section2 
--------------


Berita Lainnya:

•Diketahui rombongan pemotor itu menerobos jalan yang ditutup dan tengah dilakukan instalasi pengamanan VVIP.

•KeNiscayaAn Yang Tidak TerBantahKan, BangsaINDONESIA Krisis ADAB TataKrama SopanSantun AdatBudaya NUSANTARA !;

•PeLumpuhAn Dengan PeNembakAn AdaLah TindakAn Tepat, MenJaga Marwah KePresidenAn ~ Panji KeHormatAn Lambang Negara RepublikINDONESIA !;

Source : https://news.detik.com/detiktv/d-5473778/video-detik-detik-bikers-terobos-ring-1-paspampres-tindak-tegas

Tags

3 Denny Siregar (14) Aoky Vera (11) 1 Ade Armando (7) Ninoy N Karundeng (7) 2 Raja Bonar (6) Eko Kuntadhi (6) 4 Rudi S Kamri (5) Andre Vincent W (5) Iyyas Subiakto (4) Perangi Radikalisme (4) Analisis Politik (3) Politik (3) Surat Terbuka (3) BUMN (2) Birgaldo Sinaga (2) Dugaan Rekayasa (2) Jubir Teroris (2) Kejahatan Organisasi (2) Pembohongan Publik (2) Perangi Teroris (2) Tingkah Laku (2) Tirta (2) Tito Gatsu (2) Ajaran Nabi (1) Akhmad Sahal (1) Aneh Bin Nyata (1) Aoki Vera - Live (1) Aroma Koruptor (1) Asi News (1) Azab DKI (1) Balap Mobil (1) Banjir Jakarta (1) Benahi DKI (1) Berita Sidang (1) Biografi Ade Armando (1) Dikormersialisasi (1) Diluar Logika (1) Dosen Universitas (1) Dugaan Cina (1) Fakta Sejarah (1) Fraksi Tv (1) Gratis Masuk Sekolah (1) Gubernur DKI (1) Hafal Alquran (1) Halal Dan Haram (1) Hutang Negara (1) Ideologi Negara (1) Instrospeksi Diri (1) Janji Politikus (1) Jaya Wijaya (1) Joko Widodo (1) Jubir FPI (1) Kadrun Berjatuhan (1) Kebobrokan Pejabat (1) Kebodohan Gubernur (1) Kebohongan Pejabat (1) Ken Setiawan (1) Korupsi (1) Kura-Kura (1) Maling Teriak Maling (1) Masalah Reklamasi (1) Melengserkan Jokowi (1) Membela Negara (1) Mobil Kalengkaleng (1) NKRI Harga Mati (1) Neo PKI (1) Nyai Dewi Tanjung (1) Orde Baru (1) Organisasi Bermasalah (1) Ormas Bermasalah (1) Pancasila (1) Pembongkar Kasus (1) Perangi Korupsi (1) Prilaku DPR RI (1) Proxy War (1) Raja Bonar (1) Rencana Menjatuhkan (1) Revisi UU KPK (1) Sarang Teroris (1) Sejarah Kelam (1) Setia Kecurangan (1) Siapa Raja Bonar (1) Soal Banjir (1) Suara Rakyat (1) Syarat Jadi Presiden (1) Terlalu Go3blog (1) Tidak Berlangsungkawa (1) Tolak Wisata Halal (1) Tunggangi Papua (1) Umat Islam (1) Vaksin (1) Wakil Rakyat (1) Wanita Jepang (1) William (1) Wisata Netral (1)